"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Friday, 18 December 2020

Simpatisan FPI Jember Serukan Pembentukan TPF Tewasnya 6 Pengawal HRS

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Puluhan Simpatisan Front Pembela Islam (FPI) yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam gelar aksi di  Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Jember. Mereka memprotes penangkapan Habib Riziq Shihab (HRS) dan tewasnya enam anggotanya.

Korlap aksi, Imam mendesak pemerintah segera membentuk tim pencari fakta atas tewasnya enam anggota FPI. "Kami meminta kepolisian menyelidiki pembataian enam mujahid FPI pengawal HRS yang ditembak di tol Cikampek,"Ujarnya, Jumat (18/12/2020).

Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera membebaskan Imam Besar FPI tanpa syarat dan penegakan keadilan, sehingga tidak melakukan tindak kekerasan terhadap pemuka agama mana pun.

Menurutnya, aksi itu bukan untuk melawan pemerintah tetapi agar aparat mampu menegakkan keadilan.Bukan juga bermaksud untuk makar. “Tetapi kami meminta supaya pemerintah dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya, Takbir," Teriaknya.

Iman  juga meminta agar Pemerintah tidak mengkiminalisasi para ulama "Stop kriminalisasi ulama dan diskriminasi hukum, kami tidak akan mundur demi tegaknya keadilan untuk melawan ke dzoliman, demi tegaknya agama bangsa dan negara," jelas Imam

Wakapolres Jember Windy Syahputra mengatakan pihaknya tetap menfasilitasi keamanan demonstran. "Kami melakukan pengamanan semaksimal mungkin dengan memberikan himbauan agar mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak," Tanggapnya

Sedangkan untuk pengamanan peserta aksi, yang digelar FPI serentak pada 1812 ini,  Wakapolres Windy menegaskan bahwa, pihaknya mengerahkan, sekitar dua ratus personil yang terdiri personil Brigader Mobil (Brimob), Personil Shabara dan personil Polres lainnya. (Naw).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: