Bahwa ada berita Bupati memblokir, Menurutnya itu tidak benar, tidak ada itu, yang ada, setelah pelantikan itu tidak ada seorangpun kepala dinas yang berani mencairkan keuangan, Ia mencoba mencari solusi, sebelum melakukan langkah lebih lanjut, maka berkonsultasi dengan kejaksaan.
“Pasca pengembalian SOTK pada 13 November 2020 itu, tidak ada seorang pun kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berani mencairkan keuangan”, Jelas Bupati Jember, Hj Faida, MMR kepada sejumlah awak media di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (21/12/2020).
Kehadirannya dan tim, di Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam rangka satu tujuannya, yaitu konsultasi masalah pencairan keuangan di akhir tahun, karena di sana banyak hal yang harus dicairkan, tentang ASN, dan hak-hak pihak ketiga yang sudah menyelesaikan tanggung jawabnya.
Karena memang Kejari itu, mitra dari pemerintah. “Jadi kedatangan kami itu tidak dalam rangka mencari kambing hitam atau menyalah-nyalahkan orang lain, karena tujuannya memang fokus kepada pencairan keuangan, demi kebaikan bersama," jelasnya.
Menurutnya, setelah masa cutinya berakhir selama 72 hari dan kembali menjabat Bupati, pihaknya mendatangi kejaksaan dalam rangka keperluan berkonsultasi, dan atau mencari solusi agar secepatnya pencairkan di keuangan daerah, mengingat sudah mendekati akhir tahun.
"Nah, karena saya baru aktif kembali (Bupati Jember, red), saya konsultasi, itu biasa kita lakukan karena kan kejaksaan salah-satu fungsinya sebagai pengacara negara untuk memberikan pandangan hukum, bahkan hal itu sebelumnya sudah biasa dilakukan setiap minggu," imbuhnya.
Kebetulan saat itu ada rakornas secara vidkon yang dihadiri Kajari dan anak buahnya dan Pencariran itu tidak bisa menunggu lama. karena mau akhir tahun, keburu tutup buku. Maka fokus konsuiltasi keuangan, soal pencairan saja, soal menyelematkan hak-hak banyak pihak.
"Contah pada SOTK 2016, soal media itu tupoksinya di Humas, sedangkan tahun ini nomenklaturnya ada di Kominfo. Bagaimana kita mau mencairkan, Itulah salah-satu dari berbagai OPD yang kami konsultasikan, yaitu hal-hal yang menyangkut demikian," terangnya.
Menurutnya, tidak ada agenda mencari salahnya, memojokkan atau menekan siapa. Tidak ada. Kata Faida, konsultasinya fokus bagaimana bisa mencairkan keuangan dalam situasi yang demikian, dimana tidak ada seorangpun kepala dinas yang mau mencairkan keuangan.
"Apa alternatifnya ditarik (diskresi), Kasi Datun yang ditugasi Kajari menyarankan agar berkonsultasi tertulis di Kemendagri. Hari ini, BPKAD di Kemendagri membawa konsultasi tertulis surat Bupati guna mendapatkan arahan tertulis, karena waktunya tinggal dua hari," katanya. (wht).
