"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Thursday, 11 February 2021

Komisi E DPRD Jatim Dorong Obat Tradisional Masuk Program Nasional

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa timur mendorong agar produksi obat tradisional masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Sistem Pelayanan Kesehatan.

Sikap itu ditegaskan Anggota Komisi E DPRD Jatim Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hari Putri Lestari usai  sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelindungan Obat Tradisional, di Jember, Kamis (11/2/2021).

Hadir juga sebagai pemateri dalam sosialisasi yaitu wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim Artono, dan anggota Komisi E DPRD Jatim; Umi Zahrok serta Dosen HTN FH Universitas Narotama dan Tenaga Ahli Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur bidang Kesra Dr Moh Saleh.

Mantan Aktivis Buruh Perempuan sekaligus pendiri Persatuan Perempuan Peduli Generasi Indonesia (Sapulidi) yang akrab disapa HPL ini berharap produk obat Herbal Asli Indonesia ini bisa diakui  Organisasi Kesehatan dunia (WHO).

“Jatim telah mengawali, Perda yang disahkan 12 Oktober 2020 lalu ini, mungkin yang pertama di Indonesia, semoga Undang-undangnya segera dibuat, agar prodak obat Indonesia Asli  ini bisa diakses lewat BPJS Kesehatan” Jelas Anggota dPRD asal Dapil IV (Jember-Lumajang) ini.

Pasalnya Potensinya sangat besar, bahkan saat penjajahan dulu, Indonesia terkenal akan tempah-rempahnya, dan memasok kebutuhan di Eropa dan dibelahan dunia lainnya “kita Ingin mengulangi kejayaan Indonesia sebagai jalur rempah-rempah itu”, katanya penuh semangat.

Untuk itu DPRD jadi pelopor gerakan nasional ini, hingga diakui WHO. “Kami akan kawal agar izin dipermudah, Jangan ada lagi kesan biaya mahal dan rumit, produksen harus dilindungi, agar Produk Lokal ini berkembang dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat”, pungkasnya. (eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: