Hal itu untuk memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021. mengingat, fungsi DPRD bukan hanya membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Bupati, tetapi juga melakukan pengawasan jalannya pemerintahan hingga tingkat desa.
"Kita ingin memastikan sejauh mana persiapan Pilkades secara sempurna," Ujar Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni, kepada sejumlah awak media saat diskusi di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD setempat, Kamis (11/2/2021).
Pj kades dan BPD yang hadir yakni Desa Mojomulyo, kecamatan Puger, Desa Wringinagung Kecamatan Jombang, Desa Gugut Kecamatan Rambipuji. Desa Ambulu Kecamatan Ambulu, dan Desa Garahan, Sidomulyo, Silo, Sumberjati dan Mulyorejo, Kecamatan Silo.
Pasalnya, tugas Pj Kades dan BPD menyiapkan penyelenggaraan Pilkades juga menginvetaris kekayaan desa yang nanti diberikan kepada kades terpilih. Panitia juga harus bersiap dengan aturan terbaru, karena pelaksanaannya bersamaan dengan pandemi covid-19.
"Permendagri terbaru Pilkades harus menerapkan protokol kesehatan, Hal itu jelas akan menambah biaya lebih besar, biaya itu akan ditanggung melalui APBD, Jika masih kurang bisa ditambahkan APBDes," Jelas Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.
Diketahui hingga akhir Desember tahun 2020 ini ada 54 Desa se kabupaten Jember masa jabatan Kadesnya berakhir, dan telah diisi dengan Pejabat Kepala Desa oleh bupati Jember, Para Pj Kades itu akan mengisi kekosongan jabatan kepala desa hingga terpilih kades definitif. (Naw).
