"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Thursday, 11 February 2021

Pastikan Kesiapan Pilkades, Komisi A DPRD Jember Hadirkan 10 Pj Kades dan BPD

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com.  Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Jember  hadirkan 10 Pejabat (Pj) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal itu untuk memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021. mengingat, fungsi DPRD bukan hanya membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Bupati, tetapi juga melakukan pengawasan jalannya pemerintahan hingga tingkat desa.

"Kita ingin memastikan sejauh mana persiapan Pilkades  secara sempurna," Ujar Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni, kepada sejumlah awak media saat diskusi di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD setempat, Kamis (11/2/2021).

Pj kades dan BPD yang hadir yakni Desa Mojomulyo, kecamatan Puger, Desa Wringinagung Kecamatan Jombang, Desa Gugut Kecamatan Rambipuji.  Desa Ambulu Kecamatan Ambulu, dan  Desa Garahan, Sidomulyo, Silo, Sumberjati dan Mulyorejo, Kecamatan Silo.

Pasalnya, tugas Pj Kades dan BPD menyiapkan penyelenggaraan Pilkades juga menginvetaris kekayaan desa yang nanti diberikan kepada kades terpilih.  Panitia juga harus bersiap dengan aturan terbaru, karena pelaksanaannya bersamaan dengan pandemi covid-19.

"Permendagri terbaru Pilkades harus menerapkan protokol kesehatan, Hal itu jelas akan menambah biaya lebih besar, biaya itu akan ditanggung melalui APBD, Jika masih kurang bisa ditambahkan APBDes," Jelas Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Diketahui hingga akhir Desember tahun 2020 ini ada 54 Desa se kabupaten Jember masa jabatan Kadesnya berakhir, dan telah diisi dengan Pejabat Kepala Desa oleh bupati Jember, Para Pj Kades itu akan mengisi kekosongan jabatan kepala desa hingga terpilih kades definitif.  (Naw).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: