"MPP ini jembatan memudahkan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia ," ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, mewakili Menteri PANRB usai meresmikan MPP Gresik, Rabu (07/04/2021) kemaren, sesuai rilis yang diterima redaksi Kamis (8/4/2021).
Pasalnya, Kabupaten Gresik, menurutnya memang memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional dan tujuan investasi. Berbatasan langsung dengan Kota Metropolitan Jawa Timur, Surabaya, membuat ekonomi di Bumi Para Wali ini berpotensi untuk makin 'menggeliat'.
Layanan publik prima itu hak masyarakat. Tugas pemerintah tidak sebatas membuat dan melaksanakan kebijakanaan, tapi masuyarakat harus menikmati layanan dan hasil pembangunan. " MPP ini menjadi solusi dalam menjawab anggapan layanan lama, berbelit-belit dan tidak transparan," katanya.
MPP Kab. Gresik menunjukkan keseriusannya dalam mendukung investasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruang promosi investasi, agar para investor dapat menerima informasi terkait potensi berinvestasi di Gresik.
Tak hanya itu, MPP Kab. Gresik juga menyediakan fasilitas ramah kaum rentan seperti kursi roda, loket, toilet, dan parkir khusus bagi difabel. Bagi para orang tua, terdapat pula ruang laktasi dan pojok literasi yang dilengkapi dengan taman bermain agar anak tidak suntuk selagi menunggu pelayanan.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengingatkan jajarannya agar tidak mempersulit masyarakat dengan masalah birokrasi. "Jangan sampai birokrasi kita menyulitkan masyarakat. Insyaallah peresmian MPP ini diiringi dengan peningkatan pelayanan birokrasi," tuturnya.
Pasalnya, investasi merupakan kunci pemulihan ekonomi. Untuk itu Pemkab terbuka terhadap kritikan dan masukan masyarakat. "Saya harap kita buka selebar-lebarnya pintu investasi, mudah-mudahan punya multi-effect terhadap angka pengangguran dan kemiskinan di Gresik," pungkasnya.
Sebagai informasi, MPP di daerah yang terkenal dengan produksi semennya ini merupakan MPP ke-40 di Indonesia. Terletak di area Kantor Bupati Gresik, MPP ini siap memberikan 133 layanan dari 16 instansi pemerintah, BUMN/D, dan layanan perbankan kepada masyarakatnya. (nan/hms/eros).
