Program tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah dan bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat guna untuk mendukung program pemerintah pusat menuju program satu data.
Acara yang diinisiasi Dispendukcapil ini di buka dengan pemutaran Film Pendek “Wayahe Ados Ketan” serta penyerahan Hadiah Lomba “Pemuda Peduli Adminduk” dan penyerahan hadiah “Tik Tok Contest” yang diadakan oleh Dispendukcapil Jember.
Untuk menjalankan program itu, dispenduk memberdayakan para pemuda karang taruna. “Kegiatan lomba itu dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran pemuda (karang taruna) di desa terhadap data kependudukan,”jelas PLT Kadispendukcapil Jember Isnaini Dwi Susanti.
Menurutnya pelibatan karangtaruna untuk mendukung program tersebut sangat penting, karena pemuda sudah mempunyai wadah (karang taruna) tinggal menghidupkan kembali, disamping itu pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pihak desa.
“Kami senantiasa koordinasi dengan Kades, agar pemuda dalam membantu warganya sesuai aturan, jika pengurusan adminduk gratis, ya harus digratiskan,” ujarnya usai acara yang diresmikan Bupati Jember Hendy Siswanto di salah satu hotel di Jember, Sabtu (6/11/2021).
Pihaknya juga akan melakukan upaya singkronisasi data dengan Dinas Lain. “Alhamdulillah untuk tahun ini sudah lima Dinas yang sudah Perjanjian Kerja Sama (PKS), tentang cara penggunaan NIK. Misalnya Dinas Kesehatan, mereka harus melaporkan ke kemi jika ada pasien meninggal,” pungkasnya.
Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan bahwa data adminduk adalah data penting yang wajib dimiliki semua warga, “Kita wajib semua khususnya di Jember ini memiliki data kependudukan seperti, KTP, KK Akte Lahir. Pemerintah melayani mereka berdasarkan data tersebut,” tutur Handy.
Program dari pemerintah bisa turun jika diikuti data adminduk valid. Pasalnya masih ada saja yang belum valid “Salah satu contoh, ketika pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, masih saja terjadi salah sasaran, itu tentu disebabkan karena data yang tidak valid,” jelasnya.
Program ini mendapat aprsiasi Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh yang ikut hadir via Zoom. Program ini dinyakini bisa memberikan kemudahan seperti keinginan presiden. “kita ingin memberikan layanan yang mudah, yang cepat, dan transparan,” katanya. (eros).
