 |
Keputusan Damkar tidak lagi menjadi bagian dari Satpol PP itu ditetapkan dalam Paripurna Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan atas Perda Jember No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Dinas Damkar akan kita eksekusi tahun ini, karena memang
birokrasi itu sangat penting, anggarannya juga
sudah kami siapkan, untuk satu tahun ini, jangan sampai terlambat lagi,"
kata Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto usai rapat paripurna, Rabu (5/1/20210).
Menurutnya Oenyempurnaan Perda ini untuk perbaikan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Jember dan sudah di setujui semua Fraksi di DPRD. "Masukan dari partai akan kami jadikan evaluasi dalam kinerja birokrasi dan akan menjadi perhatian kita," katanya.
Menurut Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Indrijati bahwa secara yuridis perubahan ini keniscayaan disebabkan aturan lebih tinggi, baik UU No 23 / 2014 tentang Perda, UU No 9 / 2015, maupun PP No 18 / 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 / 2019.
“Oleh karena itu, secara sosiologis, perubahan Perda ini harus menjadi media untuk mengkonsolidasikan birokrasi. “Kedepan pengesahan Perda ini harus diikuti pula dengan penempatan orang yang tepat, baik secara kapasitas maupun kecocokan keahlian, bukan karena like and dislike” katanya.
Sementara kata Juru Bicara Pansus 2 DPRD Gufron, penetapan Perda ini telah dikoordinasikan dengan Biro Hukum Pemprov Jatim, No 5887, sebagaimana diubah dengan PP No. 72 / 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah .
"Usul dimaksud dapat diterima dan dimasukkan dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah, yang nantinya akan dilaporkan kembali kepada Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah." Tandasnya. (naw/yond).
