 |
Pasalnya bangunan (warung) itu dianggap berdiri di atas lahan PT Kereta Api Indonesia. Untuk itu petugas KAI didampingi Muspika dan anggota Polisi Militer (PM) menempelkan surat peringatan (SP) pengosongan bangunan, di setiap lapak pedagang disebelah utara Rel kereta Api.
Namun kegiatan itu mendapat penghadangan puluhan PKL yang tergabung dalam Relawan Jumadi Made (RJM). Tak ayal, terjadi cekcok dan memanas antara petugas dengan salah satu anggota RMJ, sehingga membuat petugas PT. KAI menghentikan pemasangan SP itu.
Jumadi Made Ketua RMJ mengatakan, penghadangan dilakukan, karena kasihan terhadap puluhan PKL yang sudah lama, berjualan dan mencari nafkah. "Mereka adalah warga yang setiap harinya mencari nafkah dengan warung ini," katanya Senin (17/1/2022).
jika PJKA mau melakukan pembongkaran (menggusur), maka instansi ini harus mampu memberi solusi, agar tetap memiliki lahan berjualan. "Saya sudah menghubungi pihak Roxy, katanya telah memberikan tempat dan sudah diserahkan oleh Camat dan lurah, tapi mana tempat itu," ujarnya.
Jumadi dengan tegas menyampaikan, apapun resikonya, bakal terus menghadang rencana PT. KAI yang akan membongkar lapak PKL. "Kami akan mengawasi terus disini, kalau ada petugas dari PJKA kita akan turunkan masa, untuk membela masyarakat," tegasnya.
Camat Kaliwates Hafid Yasin menjelaskan PT. KAI meggusur berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2017. "Dimana 14 bangunan depan Roxy, untuk ditertibkan kembali menjadi lahan kosong dan di bawah pengawasan PT. KAI , tapi dalam prakteknya ada sekitar 26 bangunan," terangnya.
Artinya, penggusuran yang dilakukan PT. KAI itu lanjut Hafid bersifat resmi, Muspika Kaliwates hanya melakukan pendampingan dan mensosialisasikan putusan MA kepada para PKL. "Bahkan itu sudah SP-3 dan Insyaallah 3 hari ke depan akan segera dieksekusi," tuturnya.
Para pedagang kata Hafit, harus menerima dengan lapang dada dan secara sukarela membereskan barang-barangnya, agar ketika eksekusi tinggal bangunannya yang dirobohkan. Hafid akan mendata para PKL di area itu, bersama Kelurahan Sempusari, untuk dicarikan lahan legal untuk berjualan.
"Tapi kami tidak menjanjikan, ini hanya perencanaan, kita akan koordinasi dengan pihak Roxy dan juga kelurahan, supaya para pedagang mendapat tempat yang resmi, dan bisa melanjutkan usahanya," terangnya
Sementara, Wahyudi, salah satu petugas bagian Aset PT. KAI, usai menempelkan SP-3 di lapak-lapak PKL, enggan memberikan komentar apapun, karena takut memberikan pernyataan. "Lebih baik ke bagian Humas saja mas, nanti kalau saya yang ngomong, salah," Tandasnya. (naw/yond).
