Namun demikian, saat ini Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham), masih belum bisa mengatasi masalah itu, pasalnya disamping masih perlu kajian akademis, analisasi keamanan dan ijin prinsip juga butuh anggaran ‘jumbo’ tidak sedikit.
"Membangun Lapas itu tidak semudah seperti membangun rumah, butuh ijin prinsip dan itu tidak mudah," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Haiariej saat meninjau kondisi bangunan Lapas Kelas II A Jember, Kamis pagi (2/5/2022)
Menurutnya, tidak hanya di Lapas Kelas II A Jember, banyak Lapas-lapas di Indonesia juga sudah over kapasitas, alias tidak muat untuk menampung Warga Binaan atau Narapidana. "Jadi bukan hanya di Jember, tetapi memang itu masalah yang sedang dihadapi lapas di Indonesia," katanya.
Untuk mengurangi overkasitas ini, Kemenkumham melakukan distribusi atau pemindahan warga , antar Lapas di lintas kota. "Tapi di mana-mana ya sudah penuh (Lapas), jadi harus sabar, terpenting kami tetap melakukan perbaikan untuk mengurangi overheat ini," tuturnya
Kepala Lapas Jember Hasan Basri menyampaikan bahwa jumlah warga binaan di tepatnya, mencapai 862 orang. Jumlah ini sudah melebihi batas maksimal. "Kapsitas lapas kelas II A Jember hanya 390 orang, sementara saat ini justru ada 862 warga binaan," jelasnya.
Pantauan media ini bahwa kedatangan Wamenkumham Republik Indonesia di Lapas itu, ini disambut langsung Kalapas Hasan Basri bersama Kalapas Bondowoso Sarwito, Karutan Situbondo Tomi Elyus dan Kalapas Banyuwangi Wahyu Indarto. (naw).
