Semua anggota harus dapat menjalankan fungsi WTO dan sepenuhnya menerima manfaat dari sistem perdagangan multilateral. Demikian tegas Mendag Muhammad Lutfi pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO pada 12–15 Juni 2022 di Jenewa, Swiss.
“Indonesia ingin berkontribusi untuk memajukan negosiasi pertanian. Pertanian tetap menjadi pilar ekonomi penting bagi banyak anggota WTO, khususnya negara berkembang dan negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Anggota WTO perlu mengatasi isu-isu krusial, termasuk ketahanan pangan, kesejahteraan, dan pembangunan perdesaan,” tegas Mendag Lutfi.
Sebelum pembukaan KTM ke-12 WTO, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko B. Witjaksono, mewakili MendagLutfi, memimpin pertemuan Kelompok G33 di Jenewa, Minggu (12/6/2022).
Sebagai Koordinator Kelompok G33, Indonesia mendorong agar semua anggota G33 terus memperkuat persatuan dan solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan LDCs guna mencapai hasil yang adil dan seimbang dalam perundingan pertanian pada KTM ke-12 WTO.
“Para anggota G33 sepakat bahwa isu ketahanan pangan dan pertanian menjadi paket kebijakan pada KTM ke-12 WTO.Beberapa isu prioritas lainnyaantara lain ketahanan pangan, stok panganuntuk ketahanan pangan(public stockholding for food security purposes), dan Special Safeguard Mechanism sebagai instrumen perlindungan kepada petani kecil saat terjadinya lonjakan impor. Kelompok G33 berkepentingan untuk mengawal isu tersebut karena berpengaruh terhadap kebutuhan stok pangan serta ketahanan pangan,” kata Djatmiko.
Pada pertemuan Cairns Group (CG) (12/6), Djatmiko juga menyampaikan perlunya mengakomodasi kepentingan negara berkembangseperti Indonesia dan LDCs terkait subsidi domestik (Domestic Support) pertanian yang mendistorsi perdagangan dunia. CG merupakan kelompok anggota WTO yang mengekspor produk pertanian.
Dalam rekaman pernyataannya, Mendag Lutfi juga menyampaikan bahwasistem perdagangan multilateral memiliki peran untuk mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), salah satunya terkait subsidi perikanan yang dapat mencegah kerusakan laut yang lebih parah. Indonesia setuju bahwa prinsip dasar disiplin perikanan adalah untuk memastikan pengurangan yang signifikan dari subsidi berbahaya yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUUF).
Namun demikian, disiplin tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan pembangunan negara-negara yang mengandalkan perikanan rakyat dan skala kecil untuk ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.Berbicara mengenai Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPs), Mendag Lutfi menegaskan pentingnya responsWTO terhadap pandemi.
“Kita harus menunjukkan bahwa WTO dapat mengatasi hambatan utama terhadap akses universal dan setara untuk vaksin Covid-19, barang penting, dan teknologi. Untuk itu, saya percaya TRIPs Waiver harus menjadi bagian utama dari jawaban WTO kepadadunia dalam penanganan pandemi,”kata Mendag Lutfi.
Sekilas tentang Konferensi Tingkat Menteri WTO
KTM merupakan pertemuan pengambilan keputusan tertinggi di WTO dan diselenggarakan setiap duatahun sekali. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 2017 di Argentina. Pertemuan KTM ke-12 WTO yang seharusnya dilaksanakan pada 2019 akan membahas beberapa isu.
Diantanya pembahasan responsWTO terhadap pandemi, termasuk Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan TRIPs, reformasi aturan sektor pertanian, subsidi perikanan, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, dan reformasi WTO. KTM ke-12 WTO diharapkan dapat menyepakati beberapa isu prioritas dengan hasil berupa keputusan, program kerja, dan deklarasi.Dalam pembukaan KTM ke-12 WTO (12/6/2022),
Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mendesak anggota WTO agar WTO dapat menghasilkan kontribusi nyata kepada masyarakat internasional. “Saat dunia bergulat dengan ketidakpastian dan krisis, inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa multilateralisme berhasil,” harapnya. (*)
