Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Bupati Hendy Siswanto tidak menghadiri Paripurna Penyerahan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), 2021 di Dean Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember pada Kamis (14/7/2022).
Penyerahan nota berisi saran legislatif, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap kerjanya, diterima oleh Wakilnya Muhammad Balya Firjaun Barlaman. "Kita akan tindak lanjuti, semua saran dan masukan dari dewan," ucap Wabup Jember MB Firjaun Barlaman.
Dia mengaku memang hadir seorang diri, karena Bupati Hendy Siswanto sedang di luar Kota, sehingga tidak bisa ikut serta dalam paripurna ini. "Pak Bupati saat ini sedang diluar kota, jadi ada kegiatan diluar kota," terang pria yang akrab disapa Gus Firjaun ini.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Hadi Supaat menyayangkan tidak hadirnya Bupati Hendy dalam paripurna. Padahal acara itu sangat penting. "Karena acara ini begitu sakral bagi kita, terkait catatan bagi bupati dalam penggunaan anggaran di tahun 2021," grutunya
Anggota Komisi C ini memaparkan pembahasan LKPJ Bupati Jember tahun 2021,cukup panjang. Bahkan DPRD sampai membuat 2 Panitia Khusus (Pansus), untuk mengkaji nota itu. "Bahkan pada bulan puasa kita masih melakukan pembahasan,"urainya
Sementara, Wakil Ketua 1 DPRD Dedy Dwi Setiyawan menyampaikan sebenarnya pembahasan LKPJ , berjalan lancar. Hanya saja, beberapa anggota banyak kegiatan, sehingga agak molor. "Mulai dari resese, ada kegiatan-kegiatan partai, Bimtek di luar provinsi, sebenarnya tidak ada kendala," jelasnya
Legislator Fraksi Nasdem ini mengaku bahwa surat pembahasan nota Pengantar LKPJ, diterima DPRD pada 30 Maret 2022, dan baru terselesaikan sekarang. "Semua yang memberi masukan dari elemen yang kita undang, sudah kita masukan dalam draf yang telah kita serahkan," jelasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Agus Sofyan memaparkan rekomendasi fokus masalah pendidikan dan pertanian. "Seperti penanaman modal pertanian, yang seharusnya produksi meningkat, artinya tidak bisa dikondisikan pemerintah, padahal produsen pembibitan banyak di Jember," katanya.
Persoalan lain, minimnya peserta didik di sekolah-sekolah dasar negeri. "Kadang satu kelas siswanya cuma 5 hingga 6,dan pemerintah harus berani ambil kebijakan. Akui saja lah kita kalah dengan Swasta, nah kalau bisa pemerintah buat kebijakan untuk menggabungkan," pungkasnya. (naw/eros).
