Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) temukan ketidaksesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Renja KUA-PPAS 2023.
"Hingga hari ini Rencana Kerja (Renja) OPD belum kita dapatkan, ketika kami visualisasikan RPJMD ke KUA-PPAS, banyak benang merah terputus," ujar anggota Badan Angggaran (Banggar) David Handoko Seto usai membahas KUA-PPAS 2023 dengan Dinas Perindustian dan Perdagangan, Sabtu (20/8/2022).
Seperti munculnya anggran pembangunan Gedung kearsipan di Parlemen, senilai Rp 2,5 Miliar. “Padahal rencana itu tidak pernah ada, belum ada yang mengusulkan, namun ujuk-ujuk ada annggaran Gedung arsip. inikan namanya jebakan Batman,”, jelasnya.
Tidak hanya itu saja, kata sekretaris Komisi B DPRD, juga muncul anggaran untuk para Camat masing-masing sebesar Rp 750 juta atau sekitar 23,250 miliar, padahal, banyak camat yang tidak tahu duit itu mau diapakan. "Artinya anggaran itu tidak muncul dari Camat-camat itu sendiri," tambahnya.
Selanjutnya, Dinomenklatur juga ada Job Fire, Rp 60 Miliar sekian. “Ini untuk apa, kita belum memperoleh penjelasan dari TAPD. Untuk itu anggaran besar itu perlu dikaji ulang, karena tidak masuk dalam tujuh prioritas pembangunan Bupati Hendy Siswanto," jlntrehnya,
Selanjutnya jika ada penambahan Dinas Pemadaman Kebakaran, RPJMD, seharusnya dilakukan revisi terlebih dahulu, pasalnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini masih belum terbentuk, tetapi sudah muncul KUA-PPAS 2023, bahkan dapat kucuran anggaran hingga Rp 7 Miliar.
"Seharusnya tidak ujug-ujug muncul begitu saja, perlu kajian, ada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbub) nya, karena anngaran itu ada konsekuensi di DPRD, yaitu kita harus merubah tatib, tentang Dinas Pemadam kebakaran ini bermitra dengan Komisi apa," katanya.
Ketidak sesuaian anggaran dengan program pembangunan proiritas itu perlu dikoreksi. "Kami selaku anggota dewan yang mewakili masyarakat, tidak mau kecolongan, mohon maaf kita juga nggak berprasangka buruk pada pemerintah daerah," katanya
Hal itu dimaksudkan, untuk kebaikan bersama, dikhawatirkan jika terdapat anggaran tetapi peruntukannya tidak jelas ini, dan diloloskan oleh Banggar. Nantinya duit tersebut hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu."kelompok tertentu yang tidak masuk dalam prioritas pembangunan,"tegasnya
Sebelumnya, Ketua Tim Anggran Pemerintah Daerah (TAPD) Mirfano hanya sekadar menjelaskan dari sisi proyeksi anggaran yang sudah dirancang Bupati.“Kami sudah paparan ke dewan tentang kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2023. Kita lebih realistis dengan anggaran lebih rendah dari 2022. Karena potensi pendapatan kita hanya Rp 3,8 triliun," katanya. (naw/eros).
Asumsi belanja 2023 Rp 4 triliun. Mengalami penyusutan drastis dibanding tahun berjalan sebesar Rp 4,4 triliun. “Tujuannya, untuk menekan angka defisit. Maka kita terapkan kebijakan anggaran yang defisit Rp 140 miliar, tidak sebesar kemarin sampai Rp 500 miliar," urainya.
Sementara Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono mengaku bahwa banyaknya ketidaksesuainya anggaran itu akan segera dievaluasi. “Nanti biar carakan dengan teman-teman banggar, agar dilakukan evaluasi . Saya kira bisa kita ubah kok,”, jelas legistor Partai Gerindra ini. (naw/eros).
