"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Thursday, August 11, 2016

Peran Polri Dalam Menunjang Jalannya Roda Pemerintahan

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Con. Polri memiliki peran penting menjaga dan menunjang jalannya roda pemerintahan. Keberadaannya merupakan salah-satu garda terdepan dalam penegakan disiplin dan ketertiban di masyarakat.

Sebagai salah-satu alat negara, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat mulai pusat hingga daerah, dan dalam pelaksanaanya, polisi selalu mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Kewenangan inilah yang menjadi salah satu poin terpenting bagi aparat berbaju coklat ini untuk menjalankan tugasnya secara professional dan proporsional yang kini selalu bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga tatanan  bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai contoh, kita bisa melihat sinergitas polisi yang kini telah dijalankan di negara kita, mulai dengan Gubernur, Bupati dan walikota seluruh Indonesia, polisi bersinergi dalam sebuah forum yang sering disebut Forum Pimpinan Daerah (forpimda). Forum inilah yang menjadi salah satu perekat hubungan antar lembaga guna untuk menjaga situasi yang kondusif sehingga menunjang jalannya roda pemerintahan.

Jika kita amati bersama, dalam forum ini peran polri sangat sentral dan dominan, sebab polisi diharuskan mampu mengakomodir segala persoalan masyarakat yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki hubungan dengan jalannya roda pemerintahan. Polisi dihadapkan pada menjalankan tugasnya sebagai aparat hukum  sekaligus pengayom dan pelayan masyarakat yang diwujudkan dalam sinergitas pimpinan daerah.

Bisa kita bayangkan bagaimana tatatan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar jika dalam menjalankan tupoksinya, pemerintah diganggu oleh persoalan-persoalan masyarakat yang berdampak pada status hukum, baik perdata maupun pidana. Roda pemerintahan akan kacau dan tidak terkendali, sebab Kepala Daerah tidak memiliki wewenang untuk mengurus persoalan yang berhubungan dengan penegakan hukum di masyarakat. 

Disinilah peran polisi sangat dibutuhkan dalam membantu kelancaran dan ketertiban dalam menjalankan roda pemerintahan,  baik pusat hingga ke daerah. Sebagai  salah satu contoh, kita bisa membayangkan betapa repotnya pemerintah, jika situasi keamanan tidak kondusif, misalnya banyaknya ancaman teror bom dan kejahatan jalanan, seperti copet, pencuri bahkan perampokan.

Masyarakat akan takut menjalankan aktifitas di luar rumah, termasuk pegawai pemerintah yang tidak masuk kerja karena memikirkan keselamatannya masing-masing. Hal ini akan sangat berdampak dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. (Penulis AKP Tegar Wicaksono)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: