Jember, MAJALAH-GEMPUR.COM Sangat
disayangkan mentalitas oknum Abdi Negara kita saat ini, kondisi perekonomian
masyarakat yang belum stabil karena faktor ekonomi justru malah dimanfaatkan
oknum-oknum Pegawai Negeri Sipil untuk menarik pungutan dengan dalih beraneka
ragam.
Seperti halnya pungutan yang terjadi di salah
satu kantor pemerintah Kecamatan Sumbersari yang terletak dikawasan jantung
kota Jember. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang warga melaporkan saat
mengurus perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Setelah berkas IMB ditandandatangani Camat, warga
sempat bertanya kepada staf kecamatan, “apa ada biaya mas?” petugas yang biasa
menangani IMB Pak Mul tidak di tempat diwakilkan oleh Kasi Trantib Penta
Satria, SSTP, MSi dijawab, “ada mas, biayanya luas dikalikan seribu rupiah. Jadi
jika luas punya sampean sembilan puluh meter persegi dikali seribu kenanya
sembilan puluh ribu rupiah”, kata Penta.
Saat uang diserahkan di ruang pol PP
disaksikan juga oleh anggota pol PP dua orang dan juga salah satu Kepala
Lingkungan yang mendampingi warga untuk antri e-ktp. Warga sempat meminta
kwitansi, “kwitansi/tanda terimanya saya minta mas, kalo gak bisa sekarang
besok lusa tau senin” dijawab Penta “ oke mas”.
Sementara itu Camat Sumbersari Pujo Satriyo
Wibowo saat diklarifikasi mengenai adanya pungutan di kantornya, menegaskan, “ya
begini mas, memang sebenarnya tidak ada pungutan yang ada partisipasi warga dan
dimasukkan dalam dana non budgeter yang tidak ada kwitansinya,” ungkap Pujo.
Ditambahkan pula, “dana operasional untuk
kecamatan dalam satu tahun anggran minim mas, jadi kita mencari trambahan
anggaran lain. Terutama sejak adanya kegiatan e-ktp. Ya untuk biaya operasional
sehari-hari petugas e-ktp,” ucap Pujo yang mantan Camat Wuluhan ini.
Di tempat tepisah Ulum dari LSM Government
Corruption Watch (GCW) saat dimintai pendapat tentang temuan pungutan yang
dilakukan oleh oknum kasi di Kecamatan Sumbersari menyayangkan tindakan tersebut, “sangat disayangkan Tindakan oknum
satu ini mas. dia PNS dan juga pejabat stuktural di Kecamatan. Rakyat membayar
beraneka macam pajak untuk menggaji PNS, belum mereka dapat tunjangan dan
sebagainya. Mau pakai alasan apalagi, “ kesal Ulum.
Masih menurut alumnus Fakultas Hukum Unej
ini, “Alasan Pak Camat untuk Dana Non Budgeter yaa ini kan hanya untuk membela
diri saja mas.Yang jelas kita siap mengawal khusus temuan pungutan liar ini. Kita
berharap masyarakat mau memberi informasi apabila terjadi pungutan-pungutan
yang lain lagi dari pihak Kecamatan Sumbersari dan akan kita tindak lanjuti ke
pihak terkait diatasnya,” tegas Ulum menutup pembicaraan. (midd/win)