
Kebijakan
MZA Djalal ini dianggap menentang Rencana Tata Ruang, baik wilayah Provensi Jawa
Timur maupun Tata ruang pusat. Rencana Industrialisasi tersebut dikhawatirkan akan
mengancam lahan pertanian sebesar 50 persen. Ujar korlap aksi Khoirul Umam berapi-api Rabo (24/10) di
depan Pemkab Jember.
Menurut
Umam, kebijakan tersebut sama halnya Bupati telah melakukan perlawanan hukum serta
memberikan bentuk pendidikan yang buruk terhadap masyarakat. Keberanian Djalal ini
juga dikhawatirkan akan menimbulkan interfensi Publik. Sebab dalam RTRW Nasional dan Jawa Timur Jember sebagai kawasan pertanian dan perkebunan.
Sementara kepala tata usaha badan perencanaan pembangunan Kabupaten Jember saat
menemui Para demontrans dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) imi menyampaikan “Saya hanya bisa menyampaikan hal ini
kepada Bupati” tuturnya singkat.