Bondowoso, MAJALAH-GEMPUR.Com.
Ratusan Pengawal Pemilu Lapangan (PPL) mendesak Ketua Panwasab Kabupaten Bondowoso segera melepaskan jabatannya. Pasalnya
mereka dinilai sudah tidak pantas menjadi pemimpin, karena tidak bisa perjuangkan
hak anak buahnya.
Disamping
itu integritas Ketua Panwaskab Bondowoso Drs. Joko Rudy Hardjanto juga dipertanyakan,
karena dianggap tidak dapat bersikap transparan. Untuk itu ratusan anggota PPL dari 23 Kecamatan menggalang tanda tangan untuk
melengserkan Ketua Panwaskab Bondowoso turun dari Jabatannya.
"Gerakan ini saya kira sangat wajar, sebab terhitung sejak bulan Mei sampai Agustus seluruh PPL tidak mendapat honor, mereka hanya mendapat uang konsultasi saja sebesar 50 ribu. ini kan sangat tidak manusiawai," ujar Diana Koordinator PPL usai menggalang tanda tangan keseluruh PPL, Rabu (11/09).
Seharusnya PPL menerima honor selama 4 bulan. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Timbul kecurigaan ada permainan terselubung yang sistematis?. "Sampai saat ini tidak ada kejelasan nasib kami, sementara ketua Panwaskab ketika melihat nasib anak buahnya yang menjadi ujung tombak dalam pengawasan pemilu, tidak ada kebijaksanaan yang mencerminkan sosok leadership yang bisa mengayomi anak buahnya," Keluhnya.
Oleh karena itu, menurut Diana, bahwa Rudy Hardjanto tidak mencerminkan sosok leader yang baik, yang seharusnya sebagai penentu kebijakan bisa memberikan pengayoman serta memperjuangkan hak-hak PPL. "Jadi kami bersepakat seluruh PPL dari 23 Kecamatan untuk menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap ketua penwaskab " tegas PPL asal Kecamatan Tamanan ini.
Tuntutan secara resmi akan dikirimkan ke Panwaslu Kabupaten, Bawaslu Jatim dan Bawaslu RI serta lembaga terkait adalah meminta honor yang layak. Ketua Panwaslu mundur dari jabatannya serta memberi sanksi dan meminta dilakukan audit terhadap Panwaskab Bondowoso. " pungkasnya. (lrn/yan)
"Gerakan ini saya kira sangat wajar, sebab terhitung sejak bulan Mei sampai Agustus seluruh PPL tidak mendapat honor, mereka hanya mendapat uang konsultasi saja sebesar 50 ribu. ini kan sangat tidak manusiawai," ujar Diana Koordinator PPL usai menggalang tanda tangan keseluruh PPL, Rabu (11/09).
Seharusnya PPL menerima honor selama 4 bulan. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Timbul kecurigaan ada permainan terselubung yang sistematis?. "Sampai saat ini tidak ada kejelasan nasib kami, sementara ketua Panwaskab ketika melihat nasib anak buahnya yang menjadi ujung tombak dalam pengawasan pemilu, tidak ada kebijaksanaan yang mencerminkan sosok leadership yang bisa mengayomi anak buahnya," Keluhnya.
Oleh karena itu, menurut Diana, bahwa Rudy Hardjanto tidak mencerminkan sosok leader yang baik, yang seharusnya sebagai penentu kebijakan bisa memberikan pengayoman serta memperjuangkan hak-hak PPL. "Jadi kami bersepakat seluruh PPL dari 23 Kecamatan untuk menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap ketua penwaskab " tegas PPL asal Kecamatan Tamanan ini.
Tuntutan secara resmi akan dikirimkan ke Panwaslu Kabupaten, Bawaslu Jatim dan Bawaslu RI serta lembaga terkait adalah meminta honor yang layak. Ketua Panwaslu mundur dari jabatannya serta memberi sanksi dan meminta dilakukan audit terhadap Panwaskab Bondowoso. " pungkasnya. (lrn/yan)
