Kejari Jember Periksa Kades Terkait Dana BSPS

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Kejari Jember, panggil Kades Mumbulsari, Suwoto Terkait dugaan pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2013

Kades Mumbulsari datang ke Kejari Jember Senin (26/1) dengan dikawal ratusan warganya, mereka merasa adanya provokator dari permasalahan tersebut. Suhermanto, tokoh masyarakat Mumbulsari, mengatakan jika pihak warga tidak terima jika Kadesnya dilaporkan menggelapkan uang bedah rumah dan tunjangan guru ngaji.

“Semua itu tidak benar, sebab dari ratusan warga yang hadir disini, ada warga yang mendapatkan program bedah rumah dan tidak ada masalah dari bantuan tersebut. Semuanya telah diprovokatori oleh orang yang kalah dalam Pilkades kemarin,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin.

Suhermanto menjelaskan lagi, jika warga yang datang ke kantor Kejari ini tidak ada unsur paksaan sama sekali, semuanya atas keinginan sendiri. Menurut Suhermanto, saat ini warga merasa resah dengan adanya hal seperti ini.

Ya jelas kami resah, wong Kades itu hanya sebagai orang yang memberikan stempel saja. Pada program bedah rumah itu sudah ada petugasnya masing-masing, jadi Kades tinggal menyetujui saja,” bebernya.

Situasi kondisi di Desa Mumbulsari saat ini dibilang agak sedikit memanas. Kata Suhermanto, warga sangat tidak terima dengan adanya provokator masuk ke desanya. Yang biasanya kegiatan warga bekerja dengan nyaman, sekarang ini agak mulai resah dengan berbagai omongan-omongan untuk tidak percaya terhadap Kadesnya.

“Wong sekatrang sudah ada pengadilan, biar proses ini yang berjala, jangan sampai mempengaruhi warga lainnya untuk memusuhi Kadesnya. Yang kami takutkan adalah terjadi perang saudara, kita serahkan kepada pihak yang berwajib saja,” tambahnya.

Dipaparkan pula jika kedatangan warga itu hanya untuk mendukung secara moral kepada pimpinan desanya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Abdul Halim, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mumbulsari, mengutarakan jika program bedah rumah yang dilaksanakan pada tahun 2013 tersebut tidak menemukan sebauh permasalahan.

“Itu semua sudah selesai dibangun kok, setiap rumah itu mendapatkan bahan senilai Rp 5 juta. Dan ada sekitar 50 orang penerima,” ujar Halim saat itu.

Dari jumlah 50 orang penerima, menurut Halim tidak ada satupun warga yang melaporkan terkait penggelapkan dana program bedah rumah tersebut. Pihak Kejari sampai berita ini tayang, masih belum dapat dimintai keterangan.

“Coba tanya kepada beberapa warga yang menerima ini, mereka tidak ada masalah sama sekali dengan program bedah rumah. Yang komplain itu dari warga yang dari pendukung Kades yang kalah dalam Pilkades,” pungkas Halim. (midd)