Situbondo,
MAJALAH-GEMPUR.Com.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kabupaten Situbondo Jawa Tiimur Senin (20/3) sekitar pukul
09.00 wib menggelar aksi menuntut dugaan penyimpangan dana layanan kesehatan melalui
SPM diusut.
Aksi Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) ini diawali longmarch menuju kantor DPRD Situbondo. Mereka
menuntut agar 14 rekomendasi Panja SPM ditindaklanjuti dan meminta lampiran
data fiktif dan data ganda pengguna SPM dari BPK RI.
"Dari sampel saja ada 88 pengguna layanan SPM yang fiktif.
Bayangkan saja jika per orang menggunakan dana SPM Rp 5 juta. Indikasi
merugikan negara sudah cukup jelas. Kenapa tidak ditindaklanjuti, ada apa
dengan DPRD ini," teriak M Hasan, Ketua PMII Cabang Situbondo, dalam
orasinya.
Massa menuding DPRD 'masuk angin', lantaran hingga kini
rekomendasi Panja SPM tak dilaksanakan. Aksi puluhan mahasiswa sempat
menghadang truk yang akan melintas. Aksi main hadang itu terjadi saat mahasiswa
berunjuk rasa di jalan raya depan kantor DPRD, di Jalan Kenanga Situbondo.
Beruntung Polisi berhasil membujuk mahasiswa membuka separuh ruas
jalan raya. "Katanya mau membela rakyat, jadi tolong jangan ganggu
kepentingan para sopir ini,buka separoh jalan agar para pengendara bisa
lewat," pinta Kabag Ops Polres Situbondo, Kompol Hariyono.
Selain berorasi, mereka juga membentangkan poster bernada tuntutan.
Diantaranya 'Kerjaan DPRD dan Panja Kayak Anak TK; Kami Butuh Bukti Bukan Alibi
Rakyat Mati Suri; DPRD Bisanya Hanya Jambu', dan sebagainya. Bahkan, beberapa
mahasiswa nekat mengikat spanduk bertuliskan 'Segera Usut Tuntas Kasus SPM dan
Penjarakan Pelakunya' di atas tiang reklame di depan kantor DPRD Situbondo.
Tak hanya itu. Sejumlah perwakilan mahasiswa juga sempat
mensweeping pimpinan dan anggota Komisi IV di dalam kantor DPRD Situbondo.
Mereka mencari Mereka bermaksud menyampaikan tuntutannya, terkait tindak lanjut
temuan data fiktif dan data ganda pengguna layanan SPM di Situbondo.
Para mahasiswa bahkan sempat menolak ditemui langsung Ketua DPRD Situbondo, Bashori Shanhaji. Dikawal aparat kepolisian dan didampingi ketua DPRD, para mahasiswa terus menggeledah ruang komisi dan ruang fraksi. Meski begitu, para mahasiswa tetap saja gagal menemui anggota Komisi IV.
"Tidak bertemu anggota komisi IV karena memang tidak ada surat sebelumnya. Di kantor kebetulan tidak ada agenda. Sebagai politisi anggota tidak selalu ke kantor. Karena dimana pun mereka bisa melakukan kegiatan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat," kata Ketua DPRD Bashori Shanhaji.
Setelah aksi sweeping tidak membuahkan hasil, para mahasiswa kembali berkumpul di depan pintu gerbang kantor DPRD. Mereka kembali ditemui Ketua DPRD Situbondo Bashori Shanhaji. Di depan ketua dewan, para mahasiswa membacakan tiga tuntutannya. Di antaranya, menuntut Ketua DPRD mendapatkan lampiran data fiktif dan data ganda pengguna SPM dalam jangka waktu satu minggu.
Selain itu, massa PMII juga menuntut komisi IV mendesak Ketua DPRD untuk segera meminta data fiktif dan data ganda, serta tangkap dan penjarakan oknum yang terlibat dalam kasus SPM. ironisnya, saat para mahasiswa meminta ketua DPRD membubuhkan tanda tangan di atas tuntutan tersebut, Bashori menolak.
Para mahasiswa bahkan sempat menolak ditemui langsung Ketua DPRD Situbondo, Bashori Shanhaji. Dikawal aparat kepolisian dan didampingi ketua DPRD, para mahasiswa terus menggeledah ruang komisi dan ruang fraksi. Meski begitu, para mahasiswa tetap saja gagal menemui anggota Komisi IV.
"Tidak bertemu anggota komisi IV karena memang tidak ada surat sebelumnya. Di kantor kebetulan tidak ada agenda. Sebagai politisi anggota tidak selalu ke kantor. Karena dimana pun mereka bisa melakukan kegiatan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat," kata Ketua DPRD Bashori Shanhaji.
Setelah aksi sweeping tidak membuahkan hasil, para mahasiswa kembali berkumpul di depan pintu gerbang kantor DPRD. Mereka kembali ditemui Ketua DPRD Situbondo Bashori Shanhaji. Di depan ketua dewan, para mahasiswa membacakan tiga tuntutannya. Di antaranya, menuntut Ketua DPRD mendapatkan lampiran data fiktif dan data ganda pengguna SPM dalam jangka waktu satu minggu.
Selain itu, massa PMII juga menuntut komisi IV mendesak Ketua DPRD untuk segera meminta data fiktif dan data ganda, serta tangkap dan penjarakan oknum yang terlibat dalam kasus SPM. ironisnya, saat para mahasiswa meminta ketua DPRD membubuhkan tanda tangan di atas tuntutan tersebut, Bashori menolak.
"Kalian ini mau menjebak saya. Tadi mau saya temui tidak mau, dan meminta bertemu Komisi IV. Sekarang malah menyodori saya surat ini dan diminta tanda tangan. Saya sudah katakan, kalau memang ingin bertemu anggota, silahkan berkirim surat resmi," Tutur Bashori asal politisi PKB Situbondo itu.
Mendengar jawaban itu, massa PMII kecewa. Meski tidak memaksa, namun para mahasiswa berjanji akan segera turun ke jalan lagi. "Satu atau dua minggu ke depan kami akan kembali turun ke jalan. Kami sudah bertekad terus mengawal pengusutan masalah SPM ini sampai tuntas," teriaknya. (yan)
