
Dalih
belum keluarnya Juklak dan Juknis, menjunjukkan ketidakmampuan Diknas mengelola anggaran, akibatnya masyarakatlah yang akan dirugikan, lantaran banyak sarana dan prasarana ngadat. Demikian ungkap Ketua LSM
Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara), David, Selasa (21/09).
"Kok bisa anggaran, tak bisa diserap karena faktor keterlambatan turunnya Juklak / juknisnya, ini kan lucu, mestinya, secara sistematis, pusat sudah menyiapkan juklak/juknisnya sebelum anggaran itu dikucurkan
ke daerah, ini kok menyusul," Keluhnya .
Untuk
itu David meminta kepala diknas Fathorrahman bisa mempertangggungjawabkan atas terancamnya anggaran
ini tek bisa diserap. "Ketidakmampuan menyerap anggaran, bukti bahwa kinerjanya buruk, eksekutif dan
legislatifnya harus serius menyikapi, agar dana ini masih dapat dimanfaatkan”, Tagasnya.
Bila tidak ada sikap
yang tegas baik dari pemkab maupun DPRD dikhawatirkan akan berimbas buruknya pelayanan publik. Sehingga program-program yang direncanakan tidak bisa jalan. Sementara masih banyak sarana dan prasarana pendidikan di
Situbondo yang sudah
tak
layak.