Partai Nasdem Jember Optimis Akan Raih 12 Kursi Pada Pemilu 2019

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Jember, Jatim, optimis akan meraih 12 dari 50 kursi di DPRD pada Pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.

Pasalnya Partai besutan Surya Paloh ini telah menggalang berbagai potensi. Demikian kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem Jember Marzuki Abdul Ghofur usai peresmian kantor Bappilu  oleh Ketua Bappilu DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie di Jember, Jumat (28/9/2019) pagi.

Menurutnya  target 12 kursi ini cukup rasional, karena hanya mematok dua kursi dari 6 di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil). “Kami optimis target itu bakal dipenuhi, karena  caleg yang kami usung berasal dari pengusaha lokal, politisi potensial serta kaum muda berbakat termasuk unsur media, petani," ujarnya.

Kantor Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem, di Jubung, Sukorambi ini untuk menggodok strategi pemenangan dan menjadi sarana berkumpul para caleg "Sebetulnya kantor DPD sudah ada, tapi kami bertekad mewujudkan kantor bappilu sebagai tempat bertemunya para calegi Partai Nasdem," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bappilu DPP Partai Nasdem Effendi Choirie, menurutnya, kantor baru ini tak hanya menjadi tempat berkumpulnya para caleg dan kader Nasdem semata, tapi juga sebagai pusat pergerakan dan perjuangan partai mengusung tagline bersatu, berjuang, menang. 

Kantor ini diharapkan juga dipakai membaca kitab suci, agar gerakan partai lebih ber aura sehingga mampu membuat pemilik tertarik, elihat bendera Nasdem saja hati mereka sudah tertarik dan yang lebih pengting agar perjuangannya bersama Allah”, kata Pria yang akrab disapa Gus Coy ini.

Hal itu juga menepis anggapan politik itu seolah-olah sekuler. Oleh karenanya, meskipun, partai ini nasionalis, tapi bisa jadi pelopor nilai-nilai keagamaan.  "Hasil kontemplasi Pak Surya Paloh usai berkunjung ke sejumlah pesantrean, menegaskan, Partai ini jadi partai nasionalis-religius," ucapnya. (yond).

Berita Terkait Politik dan Hukum