"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Friday, 23 November 2018

Basis Data Terpadu Jember Terus Diperbaiki

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Masalah yang sering dikeluhkan selama bertahun-tahun seperti data warga miskin yang hingga kini masih belum masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus mencarikan solosi, dengan memasukkan dalam program rastrada.  Demikian kata  Bupati Jember dr Faida, MMR saat sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Aula PB  Soedirman, Jumat (23/11/2018).

“Bagi warga yang tergolong warga yang hingga saat ini masih belum masuk dalam BDT, tetapi keadaannya sangat sulit,  maka penyelesaiannya dengan memasukkan mereka dalam data program pengadaan beras sejahtera daerah (Rastrada) Pemkab Jember.”, katanya .

Pemkab juga sudah menyiapkan kuota lebih 8.000 penerima manfaat , warga miskin yang belum masuk BDT, tetapi keadaannya sangat sulit dan sosialisasi yang digelar hari ini  menurutnya bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyepakati mekanisme yang sinkron antara daerah dengan pusat.

 “Saya sudah tugaskan 7.500 mahasiswa penerima beasiswa memverifikasi dan validasi data 184 penerima BPNT itu. Data itu juga bisa dijadikan bahan musyawarah kelurahan (Muskel) dan musyawarah desa (Musdes), dalam menentukan layak atau tidak, meski demikian, data itu tetap dievaluasi setiap bulan”, jelasnya.

Sementara terkait dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), bupati menjelaskan, Jember telah mengembankan sistem pada tahun ini. Bukan hanya di tiga rumah sakit daerah, tetapi juga ada di beberapa desa sebagai uji coba dan percontohan.  

SLRT menjadi sistem yang bertujuan untuk mempercepat akses layanan sosial dan menyederhanakan layanan rujukan sosial. ”Kita coba di beberapa desa tertentu. Terdapat 20 tempat layanan yang sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya. 

Masalah sosial yang penting ditangani seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang sangat erat urusannya dengan HAM. “Kita harus punya tekad, jangan sampai ada seorang pun yang boleh terpasung di Kabupaten Jember,” tegasnya. (eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: