"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Tuesday, 31 March 2020

Gubernur Jatim Khofifah Dorong Rumah Sakit dan Dinkes Lakukan Tes Massal

Surabaya, MAJALAH-GEMPUR.Com. Gubernur Jatim mendorong RS rujukan dan Dinkes Kabupaten / Kota penerima bantuan alat rapid tes covid-19 untuk segera melakukan tes cepat masal.

Sebab dari sebanyak 9.580 alat tes rapid test yang disebar di Rumah Sakit (RS) rujukan, sebanyak 7.020 alat rapid test yang dibagikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kota, serta sebanyak 1.800 alat rapid test yang dibagikan ke Dinas Kesehatan Provinsi, baru 1.316 yang digunakan.

“Update dari alat rapid test massal yang sudah kami bagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi dan RS Rujukan di Jatim, yang sudah digunakan tercatat  sebanyak 1.316,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa , di Gedung Negara Grahadi, Selasa (31/3/2020).

Bagi yang belum melaksanakan tes cepat massal dihimbau segera melakukan tes sesuai jenjang prioritas perseorangan yang dilakukan tes. Mulai tenaga kesehatan, PDP, hasil tracing pasien positif, ODP, hingga OTG (orang tanpa gejala),” imbuh.

Lebih lanjut Gubernur perempuan pertama Jatim menjelaskan bahwa dari hasil rapid test yang sudah dilakukan, sejauh ini ada 28 orang yang hasil rapid testnya dideteksi positif covid-19. Sebanyak 28 yang rapid testnya menunjukkan hasil positif itu terdiri dari beberapa daerah.

Oleh sebab itu, Khofifah meminta mereka yang hasil tesnya terdeteksi positif segera ditindaklanjuti dengan tes swab PCR (Polymerase Chain Reaction) pendeteksi virus corona SARS-CoV-2.  “Rapid test ini fungsinya adalah untuk screening awal. Ini penting juga untuk tracing berikutnya untuk mencegah penyebaran virus corona di Jatim,” tegasnya.

Bagi yang positif dirujuk untuk melakukan swab PCR.  Jika yang positif statusnya PDP, Khofifah menjamin bahwa biaya untuk swab PCR pada PDP, ditanggung pemprov atau gratis.  “Untuk PDP, kalau positif hasil swab nya maka yang menanggung biayanya pemerintah pusat. Kalau negatif yang menanggung  kami di Pemprov Jawa Timur,” tegas Gubernur Khofifah.

Pelaksanaan rapid test serentak ini dikoordinasikan dengan petugas di Kabupaten / Kota. Ia mewanti agar pelaksanaan tes serentak  harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan sumber kerumunan baru. Tidak ada antrian dan bisa dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada.

Hal serupa disampaikan Ketua Gugus Kuratif Penanganan Covid-19 Jatim Joni Wahyuhadi. Ia menegaskan yang dideteksi positif belum tentu juga akan terkonfirmasi positif covid-19.   Sebab rapid test fungsinya adalah screening  awal dan kalaupun hasilnya positif bisa saja antibodi yang dideteksi oleh alat merupakan antibodi virus corona jenis lain yang sudah dibentuk oleh tubuh.

“Rapid test bukan gold standart untuk deteksi covid-19 tapi cukup untuk screening awal. Tapi bisa jadi dia mendeteksi antibodi untuk virus corona yang lain seperti SARS atau MERS. Jadi konfirmasi presisi harus di swab PCR, Meski demikian rapid tes tetap memiliki efektifitas deteksi dini untuk kepentingan tracing berikutnya,” tegas Joni. (hms).

Berita Terkait Pemerintahan

No comments: