Mereka menolak Minimum Kabupaten (UMK) Jember 2022 Rp 2.355.662 /bln. “Untuk itu Kami minta Gubernur Jatim Khofifah mencabut SK UMK Jember 2022, jika tidak, kami akan mogok massal sejak 6 - 8 Desember 2021’, kata Ketua Sarbumusi Jember Umar Faruq, Senin, (6/12/2021).
Faruq juga minta Bupati Jember Hendy Siswanto agar kirim surat rekomendasi baru kepada Gubernur atas putusan Dewan Pengupahan Jember tentang UMK sebesar Rp 2.400.000. “Kami meminta SK Gubernur dicabut dan menetapkan kembali besaran UMK,” tutur dia.
Faruk menegaskan sesuai keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) tertanggal 15 November telah menetapkan besaran UMK Jember sebesar Rp. 2.400.000 sesuai kesepakatan bersama perwakilan serikat buruh dan APINDO.
“Kami para buruh menolak UMK Jember sebesar Rp.2.355.662, dan kami meminta Bupati Jember Hendy Siswanto untuk mengirimkan surat rekomendasi sesuai keputusan Depekab Jember untuk UMK Jember 2022 minimal Rp. 2.400.000 kepada Gubernur Jatim,” ungkapnya.
Bupati Jember Hendy saat menemui para buruh, menyatakan mendukung usulan buruh. “Semangat inti kami untuk membenahi Jember, wes wayahe benahi Jember dengan mengembalikan hak warga Jember termasuk para buruh, upah buruh wajib meningkat,” ungkap Bupati Hendy.
Menurut hendy , kenaikan upah harus selaras dengan iklim investasi di Jember, mengingat masih ada kemiskinan sejumlah 300.000 jiwa. “Izinkan saat ini juga saya teken usulan upah Rp. 2.400.000 di depan temen-temen buruh dan kami kirimkan ke Gubernur Jatim hari ini juga,” ucap Bupati Hendy yang kemudian disambut teriakan gembira para buruh sambil mengumandangkan salawat.
Bupati Hendy mengimbau masyarakat Jember untuk kondusif supaya iklim investasi di Jember semakin meningkat, sehingga dampaknya akan menyerap tenaga kerja lokal kita. Dia mengajak para buruh untuk berkolaborasi, memajukan Kabupaten Jember ke depannya. (Eros).
