Jember. MAJALAH-GEMPUR.Com. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) 2008 Jember tidak lebih baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) sebelumnya. Naiknya RAPBD hanya diperuntukkan untuk mengningkatkan gaji pegawai, bukan untuk belanja barang/jasa, modal atau pembangunan. Hal ini Dikhawatirkan pembangunan di Jember tahun 2008 semakin terpuruk.
Dari data versi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kenaikan anggaran sebesar 103,882 milyar (9,63%) hanya digunakan untuk kenaikan gaji pegawai saja, mencapai Rp. 122,850 milyar (27,27%), bahkan Panitia Anggaran (Panggar) mengurangi belanja barang/belanja, modal (Belanja Langsung) sebesar Rp. 31,11 milyar.
Akibatnya Biaya Langsung Anggaran 2008 mengalami penurunan cukup signifikan, lebih rendah dibandingkan APBD 2007. Rasio Belanja langsung/tidak langsung APBD 2007 49% / 51% dari anggaran Rp. 1.078.117 sedangkan RAPBD 2008 42% / 58% dari anggaran yang dipatok Rp. 1.181,999 milyar, artinya biaya pembangunan tahun 2008 turun 7% sekitar 122 milyar.
Melihat kenyataan ini dapat dipridiksi bahwa “Menurunkan belanja langsung identik dengan menekan biaya pembangunan. Kalau biaya pembangunan ditekan maka hak-hak rakyat semakin berkurang” Dengan demikian tahun 2008 pembangunan di Jember tidak akan menghasilkan apa-apa.
Tahun 2007 aja hasilnya seperti sekarang (Kabupaten Jember termiskin sejawa Timur; red). Apalagi kalau diturunkan, hasilnya pasti akan semakin buruk. Demikian hasil Evaluasi sejumlah LSM menanggapi RAPBD 2008 yang disampaikan Komisi Pelayanan Pablik (KKP) DR Hidayat Teguh Wiyono Sabtu (1/12) di ruang lobi DPRD Jember.
Lebih lanjut Teguh menambahkan bahwa anggaran pendidikan tahun 2007 6.02%, sedangkan tahun 2008 turun menjadi 4,43%. Hal ini jelas semakin jauh dari semangat UU No. 20/2003 pasal 29 ayat 1 tentang Sisdiknas yang mengamanatkan 20%.
Untuk Anggaran langsung Dinas Gabungan (Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan) yang seharusnya diprioritaskan untuk menggerakkan produksi pangan dan ekonomi petani malah turun sebesar 33,466 milyar. Kenaikan dijumpai pada pos bantuan sosial sebesar Rp. 13.555 milyar yang distribusinya Syarat dengan Korupsi Kolosi dan Nepotisme (KKN) karena tergantung dari niat bik, bukan melalui kajian empiris.
Dari hasil evaluasi tersebut ketua IBW Sudarsono dengan berapi-api mengecam bahwa ”Pemerintah sudah tidak pro rakyat lagi”. Penutupan pintu DPRD Sidang paripurna tanggapan akhir RAPBD 2008 kabupaten Jember sebagai bukti adanya persengkongkolan politik antara Bupati dan DPRD untuk memuluskan niat busuknya.
Sedangkan Ketua Elpamas Bambang Irawan menilai Penutupan akses rakat adalah tindakan korupsi ”Selama koruptor-koruptor Jember masih bergentayangan maka Jember tetap tidak akan ada perubahan” tambah Ketua LSM Gempar Ansori. Ketua Laskar Edi Back mengajak agar semua elemen masyarakat dan LSM harus bersatu untuk mengawal pembangunan ini. ”Kita selama ini lengah, kasus seperti ini akan tetap terus berulang-ulang jika kita tidak mengawal” papar Abdul Kadar Ketua Misi Persada.
Ketua Golkar Yantit Buhihartono, SE membenarkan bahwa APBD 2008 mengalami peningkatan kurang lebih 10%, namun anggota komisi C tersebut juga tidak mengelak adanya penurunan kualitas dan lebih sempurna APBD 2007. mengenai kenaikan gaji pegawai menurut Yantit, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kenaikan gaji tersebut diharapkan dapat mengurangi penyelewengan. ”Kalau masih tetap melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara, harus diberi sangsi tegas”. Tuturnya. (eros)
