Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Bupati dan Wakil Bupati, Rabu (24/2) hadiri
Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
tahun anggaran 2015 di Gedung DPRD Jember
Bupati dr Hj. Faida, MMR
dan Wakil Bupati Drs.KH.A.Muqit Arif yang tiba sekitar pukul 09.30 langsung
menuju lantai dua ruang Transit VIP. Sekitar pukul 10.00 seluruh undangan dari
anggota DPRD, Forpimda, Kepala SKPD, Camat, Lurah, Pimpinan Organisasi Massa,
LSM serta media massa memasuki ruang sidang utama.
Dalam laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dihadapan
anggota DPRD Jember dan seluruh undangan yang hadir. Bupati Jember dr Faida menyampaikan
paparannya bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten Jember secara umum baik.
Laju pertumbuhan ekonomi tahun
2014 sebesar 6,15 persen. “Sedikit melambat dibanding tahun 2013 mencapai 6,22
persen,” kata Faida. Dimana untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai
oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,24 persen. Disusul lapangan usaha
Informasi dan Komunikasi sebesar 10,08 persen.
Rata-rata pertumbuhan sector
lain juga diatas 6 persen seperti lapangan usaha Listrik dan Gas (8,58 persen),
lapangan usaha Industri Pengolahan (7,66); Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,29); Transportasi dan Pergudangan (7,91);
Real Estate (6,55). Juga Jasa Perusahaan (7,33), Jasa Pendidikan (7,05);
Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial (6,75) dan Jasa lainnya (6,64).
Sedangkan yang mengalami
pertumbuhan paling rendah adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
yang hanya tumbuh 3,54 persen. Angka ini lebih melambat dibanding tahun
sebelumnya yang tumbuh 4,14 persen. Hal ini dikarenakan kombinasi naik turunnya
produksi dari subsektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan
kehutanan. lanjutnya.
Angka Indeks Pembangunan
Manusia juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. “IPM tahun 2010
sebesar 64,95 sedangkan tahun 2014 sebesar 67,07,” jelas Faida. Hal ini
menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Jember termasuk dalam kategori menengah atas. IPM
sendiri dipengaruhi oleh Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan kualitas
hidup yang layak atau Indeks Daya Beli.
Kondisi tiga komponen
tersebut di meningkatnya Angka Harapan Hidup menjadi 63,91 pada tahun 2014.
Indeks Pendidikan mengalami peningkatan menjadi 71,13 pada tahun 2014.
Sementara Indeks Daya Beli mengalami menjadi 65,24 pada tahun 2014.
Bupati memaparkan kondisi
perekonomian Kabupaten Jember yang tumbuh positif. ”Pertumbuhan ekonomi
Kab.Jember positif sejalan dengan yang terjadi pada level nasional maupun regional Jawa Timur,” papar Bupati yang baru dilantik Gubernur
Jatim Sukarwo, di Surabaya Rabo 17 Pebruari 2016.
Diakhir pemaparannya,
Bupati mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Jember. ”Kami mengajak
dan memohon dukungan, dari segenap anggota DPRD Kabupaten Jember, untuk
bersama-sama membangun sinergi, bahu-membahu, bergandengan tangan, menuju
Jember yang lebih baik,”ujarnya.
Dikonfirmasi mengenai
rendahnya pertumbuhan sector pertanian, Bupati Jember, menuturkan sektor
pertanian, peternakan, peruhatanan dan perikanan merupakan potensi terbesar di
Kabupaten Jember. “Namun dalam beberapa
tahun terakhir sektor ini belum tergarap secara
maksimal,” jelasnya.
Untuk itu selama lima tahun ke depan, dirinya bersama Wakil Bupati akan
memfokuskan pembangunandan pengembangan sejumlah sektor tadi. Untuk sektor
pertanian, Faida mengaku telah menyiapkan strategi khusus. “Yakni dengan cara melakukan intensifikasi dan pengolahan
produk pertanian,” ucap Faida.
Diharapkan dengan adanya upaya-upaya itu, sektor pertanian menjadi daya
ungkit perekonomian di Kabupaten Jember. Faida mengaku nantinya akan melanjutkan pembangunan Bupati periode
sebelumnya terhadap sektor yang pertumbuhan ekonominya sudah baik. Seperti
sektor konstruksi dan sektor industri.
Ketua DPRD, HM. Thoif
Zamroni menjelaskan meski 2015 dilaksanakan Bupati sebelumnya dan Penjabat (Pj)
Bupati, sesuai aturan penyampaian nota pengantar LKPJ atas penggunaan anggaran
Tahun 2015 tetap dilakukan oleh Bupati baru.
Untuk membahas LKPJ ini,
DPRD akan membentuk pansus sehingga bisa bekerja optimal. “DPRD akan membentuk
dua Pansus yang bertugas membahas penggunaan anggaran di Tahun 2015, Pansus ini
akan dibentuk dalam sidang paripurna internal setelah Penyampaian LKPJ oleh
Bupati.,” ucap Thoif. (midd)
