"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Monday, 23 July 2018

Puluhan DPC Protes, Minta DPD NasDem Jember Adil Soal Nomor Urut

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Puluhan Ketua DPC Partai NasDem se Kabupaten Jember Jawa Timur Senin (23/7/2018) meluruk Kantor DPD di Perum Bumi Mangli, Kelurahan Mangli, Kaliwates.

Kedatangan 21 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Nasional Demokrat (NasDem) untuk memprotes Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jember, H Marzuki, yang dianggap tidak transparan dan tidak adil dalam pemberian nomor urut bakal calon legeslatif (Bacaleg) tahun 2019-2024.

Pasalnya banyak para kader NasDem sendiri yang yang ditaruh pada nomor buncit, sementara orang baru yang tidak jelas loyalitasnya pada partai malah banyak yang ditaruh pada nomor urut yang bagus, seperti nomor urut 1, 2, 3 dan 4. Demikian Keluh juru bicara perwakilan para ketua DPC NasDem, Mursit

Bahkan sebelumnya mereka mengaku sudah pernah berkirim surat terkait persoalan penempatan nomor urut Bacaleg itu, namun hingga kini tidak pernah digubris. "Padahal sebelumnya kami sudah berkirim surat mempertatakan persoalan ini, nampun tidak ada tanggapan,”, katanya.

Ia mencontohkan salah-satu kader yang tadinya nomor 2 berubah jadi buncit. "Seharusnya kader partai diprioritaskan, namun kenyataannya di nomor urut 1 hingga 4 banyak ditempati orang baru yang belum terukur loyalitasnya pada partai." ungkap Ketua DPC NasDem Sumbersari ini dengan nada kesal.

Untuk itu mereka berharap H Marzuki mau menemui  dirinya dan menyelesaikan persoalan ini. "Kami sudah sepakat ingin membesarkan partai NasDem dalam pemilihan Legeslatif, untuk memperoleh kursi bertambah dari pereode sebelum nya, seperti target ketua DPD meraih 12 kursi.paparnya

Namun jika tuntutannya tidak menghiraukan, mereka mengancam melakukan aksi penolakan penetapan bacaleg, serta menuntut mundur ketua DPD.  Sementara Ketua DPD NasDem, H.Marzuki saat dihubungi melalui peasan WhatsApp nya, hingga berita ini dipublikasikan belum ada jawaban. (edw/eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: