"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Tuesday, 1 December 2020

DP3AKB Jember Serahkan Kebijakan KBM Sekolah Kepada Pemerintah

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. DP3AKB Pemkab Jember, Percayakan kepada Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, dan Kemendikbud atas rencana kembali dibukanya kegiatan belajar tatap muka (KBM) di sekolah pada awal tahun 2021.

Kepala Khusus Bidang Bagian (Kasubag) Umum Anto Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencan (DP3AKB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Anto Budi menyampaikan  mengikuti keputusan Pemerintah melalui keputusan bersama (SKB) antara Mentri Pendidikan, Mentri Agama, Mentri kesehatan dan Mentri Dalam Negri (Mendagri).

"Saya menyerahkan semua itu pada Gugus Tugas, dan pihak terkait. Bagaimana pengawasannya atas persedian perlengkapan Protokol kesehatan, seperti Handsanitisir, tempat cuci tangan dan aturan menjaga jarak," Ujarnya, kepada media ini saat di kantor DP3AKB Jember Selasa (1/12/2020).

Anto mengingatkan, bahwa perlu melihat hasil kajian Kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) itu sendiri. Sebab, kabar yang beredar hal tersebut juga di tentukan oleh pemerintah daerah masing masing.

"Dispendik Jember sendiri kan juga sudah siap atas diberlakukan belajar tatap muka mulai awal  tahun depan. Jadi tinggal nunggu saja kajian dari Kemndikbud terkait pelaksanaannya nanti, intinya kita serahkan pada Gugus Tugas yang lebih berhak," jelasnya.

Pembelajaran daring memang salah-satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 kepada  peserta didik, disisi lain juga dapat menggangu mental anak-anak. "Memang sistem belajar online bisa mengantisipasi kerumunan anak-anak. disisi lain mental mereka juga terganggu,"  Terangnya

Selama virus asal cina ini tinggi, masih membahayakan anak. "Saya pernah dimintai persetujuan sekolah untuk anak saya, tapi tidak saya setujui. Selama Status pademi untuk  Covid-19 belum dicabut pemerintah, saya tetap khawatir dengan keselamatan anak," Tandasnya (Naw).

Berita Terkait Pemerintahan ,Pendidikan

No comments: