"Majalah Gempur Online kini hadir di Aplikasi Play store atau Google play. Untuk berlangganan berita-berita terbaru kami, silahkan download Aplikasi ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mysel.majalahgempur"

Thursday, 4 February 2021

Dana Desa 2021 Diprioritaskan Untuk Pencapaian SDGs

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementrian Desa (Kemendes) sempat membingungkan desa dalam merancang rencana pembangunan.

Pasalnya Permendagri No 114 tahun 2014 dan Permendes nomor 17 tahun 2019 ini sama-sama mengatur penyusunan rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan masing-masing peraturan berbeda, salah satunya, tentang tim penyusun RPJM Desa.

“Karena Kepala Desa harus memilih”, kata Pendamping Ahli Pembangunan Partisipatif (PA-PP) dan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) Jember Dodik Merdiawan didampingi Ilzam Zawawi dan operator tenaga pendamping profesional Wahyuni, saat Rakor Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Kantor Dispemasdes, Kamis (4/2/2021).

Namun sebenarnya sececara Substansi, kata Dodik Perberdaan kedua kebijakan itu tidak signifikan, hanya masalah teknis. Guna memberikan pencerahan maka munculah surat pernyataan resmi dari Kemendagri 20 Febuari 2020 yaitu yang berhak melakukan pengaturan adalah Kemendes.

Kemudian munculah Permendes PDTT No 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mencabut Permendes 17 tahun 2019. Peraturan itu menjadi dasar bagi 74.953 desa untuk menyusun rencana kerja dan APBDes 2021". Terangnya

Peraturan tersebut sesuai dengan model pembangunan nasional yang berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals).

Sehingga Dana desa tahun 2021 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa. "Ada 18 pencapaian arah pembangunan desa, jika dirangkum ada tiga prioritas utama, yakni  Jaring Pengaman Soaial (BLT DD), program nasional dan pemulihan ekonomi," Tandasnya (Naw).

Berita Terkait Pemerintahan

No comments: