"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Monday, 13 August 2018

Ojek Online VS Ojek Konvensional Jember Kembali Buat Kesepakatan

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Bupati Jember dr Faida MMR  dan Kapolres Jember Kusworo Wibowo SH SIK MH, fasiltasi mediasi Ulang, paska terjadinya konlik Angkutan Konvensional VS Angkutan Online.  

Pasalnya konflik ini masih terjadi meski beberapa kali sudah dilakukan di Mapolres Jember. Mediasi, Senin (13/8)  pagi pukul 10.00 WIB ini dihadiri jajaran Polres Jember, perwakilan Dishub Propinsi, Organda dan dari masing-masing Angkutan. Mediasi membahas tidaklanjut kesepakatan beberapa waktu yang lalu.

Menurut Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo, SH, SIK, MH bahwa Polres Jember sangat berkepentingan dengan hasil Mediasi yang dilakukan hari ini pasalnya sebagai aparat penegak hukum mengedepankan Keamanan dan Kondusifitas wilayah yang dibawahinya.

Ada perbedaan kesepakatan pada 8 Agustus 2018 lalu, dengan hari ini. Kesepakatan hari ini, untuk rumah sakit dan sekolah, ojek online dan ojek konvensional bisa masuk artinya terserah pada costumer untuk memilih angkutan. Namun, untuk lokasi sekitar terminal akses ojek konvensional dan online dibatasi.

"Rumah Sakit dan tempat Sekolah, Ojek Online dan Ojek Konvensional bisa mencari Costumer bersama terserah calon Penumpang nya, sedangkan di pangkal terminal dan stasiun tetap sesuai kesepakatan sebelumnya yakni 300 meter." Jelas Kapolres Jember.

Sementara Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR menegaskan bahwa "Mediasi ini untuk memenuhi dan mengakomodir kepentingan konsumen. "Sejatinya keberadaan kedua Angkutan ini yang menentukan adalah Konsumen itu sendiri, angkutan mana yang dianggap lebih aman dan nyaman" ujarnya.

Untuk itu Bupati, Faida  juga berharap agar semua anggkuatan baik yang berasal dari angkutan Konvensional maupun Online memiliki anggota yang perempuan, kerena banyak konsumen perempuan yang hanya mau dilayani oleh sesama perempuan. (edw).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: