"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Monday, 10 December 2018

Puluhan Aktivis PMII Situbondo Gelar Aksi Minta Kejari Tuntaskan Kasus Korupsi

Situbondo, MAJALAH-GEMPUR.Com. Peringati hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember, puluhan mahasiswa PMII Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo Senin (10/12/2018) menggelar aksi damai

Aksi aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) diawali dari Kantor kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo.  Dalam orasinya mereka meminta Kejari mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, diantaranya kasus UP sebesar Rp 500 juta yang melibatkan DPRD dan sejumlah kasus lainnya.

Dalam aksi, yang mendapat pengawalan dan pengamanan dari aparat keamanan ini mereka juga meminta para penegak hukum tidak tebang pilih dalam membrantas tindak pidana korupsi. “Harapan kami dengan peringatan Hari Anti-Korupsi ini, Kabupaten Situbondo bisa semakin bersih”, Tegas Ketua PKC PMII Akhmad Juni.

Sayang, aspirasi ini gagal disampaikan kepada Kajari, berhubung Kajari tidak ada di tempat, namun para mahasiswa ditemui Kasi Intel dan Kasi Pidsus. Kasi Pidsus Reza Aditya Wardana mengucapkan terima kasih, karena telah memberikan dukungan moril yang besar terhadap kejaksaan dalam pemberantasan kasus korupsi.

Usai berunjuk rasa, para mahasiswa ini melanjutkan aksi ke kantor DPRD Situbondo di jalan Kenanga, mereka  menuntut dan mempertanyakan kelanjutan proses hukum kasus dugaan korupsi uang persediaan (UP) di DPRD yang diduga telah menyeret bendahara dan staf di lingkungan DPRD Situbondo.

Ketua PKC PMII Situbondo Akhmad Juni mengatakan, aksi ini dalam rangka anti hari korupsi se dunia yang sejatinya jatuh pada tanggal 9 Desember 2018. Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti jika data-data yang kami miliki sudah lengkap dan valid.

Menurut Akhmad bendahara dan staf tugasnya hanya melakukan pencairan dana dan penerimaan SPJ. Proses itu harus melalui persetujuan ketua dan sekretaris DPRD. Jika terjadi keteledoran SPJ, maka itu ketua dan sekretaria DPRD harus bertanggungjawab ," kata Akhmad Juni di kerumunan unjuk rasa. (edo).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: