Bupati Faida Sampaikan LKPJ APBD 2018 Kepada DPRD Jember

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Bupati Jember dr Hj Faida, MMR, Selasa (2/4/2019) menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban  (LKPJ) APBD Tahun 2018 kepada DPRD Jember.

Bupati Faida dalam penjelasannya menyampaikan bahwa untuk pendapatan pada anggaran tahun 2018 lalu mencapai 99,8 persen, sementara realisasi belanja mencapai 82 persen. “Dengan indeks-indeks pencapaian yang telah kita paparkan,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan anggaran tahun 2019, anggaran yang paling besar masih di Dinas Kesehatan. Sementara ada peningkatan yang signifikan itu di bidang perdagangan, tahun 2019 ini ditarget selesai untuk merevitalisasi pasar rakyat. “Karena kita merevitalisasi pasar-pasar rakyat,” jelasnya.

Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah merevitalisasi 12 dan tahun 2019 15 pasar dari target RPJMD 30 pasar rakyat.  Juga ada pergeseran belanja modal yang dinaikkan dengan harapan bisa langsung dirasakan masyarakat. Untuk belanja barang dan jasa sedikit menurun. “Belanja pegawai banyak penurunan, karena belum ada tambahan pegawai negeri, nanti 2019 akan meningkat lagi,” jelasnya.

Oleh karenanya, sekarang titik-titik sasaran harus dipertegas. Seperti sasaran jalan, PJU, paving yang menuju pesantren, madrasah, tempat ibadah dan pelayanan umum jadi prioritas. Terkait ruang terbuka hijau, akan menyelesaikan tahap akhir atau finishing di lima titik, dari enam titik yang dikerjakan tahun 2018.

Kemudian, untuk gambar perencanaan yang sudah jadi di 2018, untuk RTH kurang lebih ada 15 kecamatan yang akan dikerjakan juga di tahun 2019. “Di tahun 2019 juga kita akan membangun wisata sungai, supaya masyarakat tidak selalu buang sampah sembarangan di sungai,” ungkapnya.

Sungai ini akan dibuat wisata baru dan pusat ekonomi kerakyatan, diantaranya Sungai Bedadung, kebanggaan orang Jember. Terkait Silpa sebesar 12 persen, bupati menilai termasuk jumlah besar. Hal ini karena ada pembangunan yang sudah selesai tapi tidak terbayarkan akibat masalah administratif di Dinas Kesehatan.

Juga ada Biaya Operasional Pendidikan (BOP) PAUD di lima kecamatan yang belum terbayarkan, yang juga membuat Silpa APBD 2018 besar. “Namun demikian saya lebih memilih pembangunan yang efektif. Jadi hal-hal yang bisa diselesaikan di APBD ini saya berharap bisa menuntaskan,” harapnya.

Pemerintah tidak terpaku penganggaran yang harus defisit 5 persen. “Karena boleh menganggarkan secara rasionil. Tidak ada batasan defisit, kecuali kita ini berhutang, Karena Pemkab Jember ini tidak berhutang, jadi boleh defisit dari 5 persen, dan itu untuk menghindari Silpa besar,” jelasnya. (eros).